Lates from Paricara

Sebuah negara yang telah merdeka selama 64 tahun, seharusnya merdeka atau bebas dari kemiskinan, namun yang kini terjadi justru sebaliknya. Sejak teks Proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, negara ini terus-menerus dilanda persoalan kemiskinan. Meski beragam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum  memuaskan. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran dari tahun ke tahun seakan-akan tak pernah berkurang secara signifikan.

Cita-cita kemerdekaan seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang salah satunya "memajukan kesejahteraan umum" masih jauh panggang dari api. Meski negeri ini telah bebas dari penjajahan bersenjata, namun penjajahan "non-senjata" masih membelenggu negeri ini. Sumber-sumber perekonomian banyak dieksploitasi oleh para pemodal, baik pemodal dari dalam maupun luar negeri. Akibatnya, negara dirugikan dan rakyat dimiskinkan.

Tengok saja nasib keluarga Kameni di Dusun Gemblung Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat, yang luput dari perhatian pemerintah. Hidupnya sungguh memprihatinkan. Bisa dibayangkan, rumahnya sangat kecil, hanya berdinding bambu dan berlantai tanah.

Kameni yang tinggal di sekitar lereng Bukit Budek ini memiliki 5 anak dan 1 cucu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan kerja sebagai pemecah batu (koral), yang hasilnya sangat jauh dari kata layak. Satu satu rit koral cuma dihargai uang sebesar Rp 180 ribu. Dalam perhitungan paling minimal, uang sebesar itu hanya cukup untuk biaya makan 1 bulan. Padahal, ia juga harus menanggung biaya pendidikan 2 anaknya yang masih sekolah (SD dan SMP) serta biaya kesehatan keluarganya jika sakit.

Parahnya, hingga saat ini keluarga Kameni yang miskin itu belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) maupun bantuan lainnya, termasuk bantuan di bidang pendidikan.

Di Desa Tanggung juga pernah ada program plesterisasi dan kambingisasi, namun demikian tidak sampai menyentuh keluarga Kameni. Karena sampai sekarang rumahnya masih berdinding gedek (anyaman bambu) dan beralaskan tanah.

”Pernah suatu saat kita diberi sembako (beras) 15 Kg, tapi harus dibagi kepada tiga kepala keluarga, yaitu keluarga saya, anak dan menantu saya, terus tetangga sebelah utara rumah saya,” jelas Kameni sambil menunjukkan arah rumah yang dimaksudkan.

Mereka juga pernah memperoleh informasi bila anak-anak dari keluarga miskin akan mendapatkan bantuan di sekolah, namun kenyataanya kedua anaknya sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Kedua anaknya yang lain terpaksa bekerja sebagai TKI di Malaysia untuk membantu mencari nafkah bagi sang ayah.

Walaupun hidup serba kekurangan, namun keluarga Kameni sebenarnya bukan tipe keluarga yang gampang menyerah dan mengeluh atas nasib yang mereka alami. Hidup dalam kekurangan justru menjadikan mereka tegar. ”Yang pasti bagaimana menjalani hidup ini dengan apa adanya tanpa bergantung pada orang lain,”tegas Kameni.

Warga Miskin Belum Merdeka

Keluarga Kameni merupakan salah satu contoh dari puluhan ribu warga di Kabupaten Tulungagung yang hingga kini masih belum beranjak dari kemiskinan. Mereka adalah gambaran keluarga yang belum merdeka dalam arti sesungguhnya.

Indonesia memang sudah merdeka selama 64 tahun, namun demikian masih terdapat ribuan bahkan jutaan Kameni di negeri ini. Mereka kehilangan hak-haknya sebagai warga yang merdeka. Seperti yang diungkapkan Mujiono, perangkat Desa Tanggung Kecamatan Campurdarat. “Kondisi pak Kameni ini masih jauh dari angan-angan kemerdekaan yang sesungguhnya,”ungkapnya.

Menurut dia, ukurannya sederhana. Kameni selama ini masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak, keluarganya masih kekurangan dalam mencukupi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. “Tak layak dikatakan merdeka jika sebagai warga negara belum tercukupi hak dasar manusianya baik sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,”papar Mujiono.

Ia menambahkan, sebenarnya masih banyak lagi keluarga di Desa Tanggung yang nasibnya sama seperti yang dialami keluarga Kameni. Di desa ini ada sekitar 100 kepala keluarga yang masuk dalam kategori keluarga miskin, namun demikian belum semuanya dapat bantuan seperti yang dialami keluarga Kameni.

Pemerintah Perlu Bertindak Nyata

Apa yang dialami Kameni dan jutaan warga miskin lainnya mestinya membuka mata pemerintah agar bertindak nyata dan serius memperhatikan nasib mereka. Program-program kemiskinan yang cukup gencar diharapkan tidak cuma jadi lahan proyek, namun benar-benar menyentuh warga miskin.

 Menyikapi kondisi keluarga Kameni,  Mujiono mengaku jika Pemerintah Desa Tanggung sudah pernah menyinggung Pemkab Tulungagung dan mengajukan bantuan untuk keluarga yang tingkat kesejahteraannya sama atau bahkan lebih parah dari keluarga Kameni. “Sebenarnya kita perah mengajukan ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung, namun sampai sekarang belum ada tanggapan balik,”terangnya.

Kameni sendiri telah bergabung dalam kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wonoyoso Desa Tanggung. Hal itu diakui Ketua LMDH Wonoyoso, Agus Utomo. Namun, karena lahan di sekitar Bukit Budek sangat tandus, sehingga butuh waktu untuk diolah menjadi lahan yang produktif. Kameni juga ditugaskan menjadi juru kunci pemakaman desa setempat.